
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan pengambilan data Penilaian Opini Ombudsman Tahun 2026 di Kabupaten Ketapang pada 19–23 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mendorong pencegahan maladministrasi.
Delapan Instansi Jadi Lokus Penilaian
Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rhida Rachmatullah, menjelaskan bahwa penilaian mencakup sejumlah unit penyelenggara pelayanan publik dari pemerintah daerah maupun instansi vertikal.
Dari pemerintah daerah, lokus penilaian meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang, serta RSUD dr. Agoesdjam Ketapang. Sementara dari instansi vertikal mencakup Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara, Kepolisian Resor Ketapang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ketapang, dan Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Ketapang.
Tiga Unsur Utama Penilaian
Rhida menjelaskan bahwa Penilaian Opini Ombudsman Tahun 2026 menggunakan tiga unsur utama. Pertama, empat dimensi penilaian yang terdiri dari input, proses, output, dan pengelolaan pengaduan. Kedua, kepercayaan masyarakat, yang mengukur persepsi dan tingkat kepercayaan warga terhadap pelayanan masing-masing instansi. Ketiga, kepatuhan terhadap produk Ombudsman, yang mengukur komitmen penyelenggara dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.
Koordinasi Langsung dengan Instansi
Selain pengambilan data, tim Ombudsman Kalbar juga melaksanakan komunikasi dan koordinasi langsung dengan para penyelenggara pelayanan publik yang menjadi lokus penilaian.
“Tim Ombudsman Kalbar juga melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan para penyelenggara pelayanan publik yang menjadi lokus penilaian guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan instrumen Penilaian Opini Ombudsman Tahun 2026,” ujar Rhida.
Ombudsman Kalimantan Barat berharap penilaian ini mendorong instansi di Ketapang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, menuju penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan bebas dari maladministrasi.
Baca juga:
Hujan Deras Guyur Kendawangan dan Manis Mata, Hotspot Ketapang Turun Jadi Satu Titik